BENGKALIS – Bertempat di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja dilaut Bengkalis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis menggelar rembuk stunting tahun 2024. Rembuk stunting dilaksanakan hari ini adalah dalam rangka upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bengkalis , Selasa (21/05/24)

Kegiatan rembuk stunting ini dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangun H. Bustami HY, SH., MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si, Kejari Bengkalis Zainur Arifin Syah, S.H., M.H, Kepala DisdaldukKB Kabupaten Bengkalis H. Hambali, S.Pd.I, Kepala OPD, Perwakilan Kodim 0303 Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Satgas Stunting Bengkalis Budi Santoso, ST Camat se-Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa yang terdapat Lokus Stunting, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tamu undangan.

Rembuk stunting dilaksanakan hari ini merupakan tugas dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis, bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Makanya pada hari ini kami laksanakan rembuk stunting, sebagai suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat”, sebut Sekretaris TPPS Kabupaten Bengkalis H. Hambali, S.Pd.I.

Selanjutnya, “Upaya dalam memperkuat komitmen semua pihak, sekaligus mengevaluasi setiap program dan tindakan yang telah kita lakukan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis”, tambah H. Hambali, S.Pd.I

Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen tinggi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis seoptimal mungkin dengan melibatkan seluruh pihak. Kerja nyata tersebut telah terlihat dari beberapa laporan dilapangan bahwa jumlah anak stunting yang di intervensi dan mengalami perubahan status gizinya. termasuk dengan seluruh intervensi lainnya yang telah kita lakukan dan menunjukan tren positif, namun ternyata hasil kerja keras tersebut tidak selaras dengan hasil survei kesehatan Indonesia yang telah di rilis oleh pemerintah pusat dimana prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis tahun 2023 sebesar 17,9% itu artinya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 8,4%.

Kita memahami bahwa banyak hal-hal yang dapat kita perdebatkan tentang hasil prevalensi tersebut, namun kita juga perlu menjadikan catatan dan evaluasi upaya intervensi percepatan penurunan stunting sebagaimana amanat peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 dimana prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%.

“Kesempatan ini saya minta semua pihak agar bisa membangun sinergi dan kerjasama, baik itu masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya untuk terus melakukan percepatan penurunan stunting secara konvergensi, agar kita tetap bisa membangun generasi masa depan, menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas”, harapa H. Bustami. HY, SH., MM

Bupati Bengkalis menginstruksikan kepada TPPS dan pihak terkait adabeberapa hal harus ditindaklanjuti sebagai upaya percepatan penurunan stunting di tahun 2024 prevalensi stunting sesuai dapat turun satu digit.

Ini langkah yang harus segera dikerjakan :

1. Maksimalkan posyandu setiap bulannya dengan lakukan penimbangan kepada seluruh balita diwilayah masing-masing, bagi masyarakat yang tidak membawa balitanya ke posyandu segera lakukan sweeping agar dipastikan seluruh sasaran terdata. pastikan data penimbangan dilakukan validasi dan di laporkan pada eppgbm.
2. Super prioritas intervensi pada ibu hamil sampai pada baduta 2 tahun dengan memastikan tidak terjadinya kasus stunting baru. namun dengan tetap melakukan intervensi seperti yang telah kita lakukan pada sasaran usia 24-59 bulan.
3. Fokus intervensi pada cakupan layanan yang masih rendah dan pada lokasi fokus, tepat sasaran tepat lokasi penanganan dan tepat anggaran.
4. Lakukan intervensi perubahan perilaku kepada masyarakat karena stunting tidak hanya dikarenakan faktor ekonomi sehingga terjadi kekurangan asupan gizi tetapi juga dengan pola asuh dan pemahaman masyarakat.
5. Data keluarga berisiko stunting menjadi acuan intervensi oleh karena itu data keluarga berisiko stunting harus di distribusikan kepada seluruh instansi terkait sampai kedesa/kelurahan.
6. lakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terintegrasi sesuai dengan yang dimaksud satu data stunting.